3). Pengarah dalam menyatukan pola pikir, pola tindak, dan cara kerja intersektor, antarsektor, dan multidisipliner. Cara kerja ini selanjutnya diterjemahkan dalam RJP yang dibuat oleh pemerintah yang memuat kebijakan dan strategi pembangunan dalam setiap sektor untuk mencapai tujuan nasional mewujudkan masyarakat adil dan makmur.
Contoh Ancaman Militer, Foto Unsplash/Mat Napo Ancaman militer adalah ancaman yang berkaitan erat dengan keamanan fisik suatu wilayah negara. Apa saja contoh ancaman militer tersebut? Pengertian Ancaman MiliterMelansir buku Dinamika pembangunan daerah dan ancaman non militer, Rendra Setyadiharja, 201854, pengertian ancaman militer adalah kegiatan yang dinilai dapat membahayakan dan mengancam keutuhan, kedaulatan, dan keselamatan segenap warga negara menggunakan kekuatan bersenjata secara terorganisir. Contoh Ancaman Militer Contoh Ancaman Militer, Foto Unsplash/Thomas Tucker Agar lebih jelas, simak deretan contoh ancaman militer berikut iniSabotase adalah ancaman militer yang dilakukan oleh suatu negara untuk merusak instalasi militer dan objek vital pernah terjadi pada Angkatan Udara Amerika Serikat yang menggunakan alat pelacak sinyal dari darat yang ditujukan kepada pesawat Sukhoi. Kala itu pesawat Sukhoi tengah melakukan masa percobaan di Indonesia, sehingga pada 9 Mei 2012, menyebabkan pesawat Sukhoi menabrak adalah ancaman militer menggunakan kekuatan bersenjata oleh suatu negara terhadap negara adalah peristiwa agresi militer Belanda II yang terjadi pada l 19 Desember 1945 silam. Agresi militer Belanda II ini berlangsung di Yogyakarta yang kala itu merupakan ibu kota dari negara spionase adalah ancaman militer yang dilakukan kepada suatu negara dengan memata-matai suatu negara. Tujuannya adalah untuk memperoleh dokumen rahasia yang diinginkan untuk menghancurkan negara satu contoh ancaman militer spionase berkaitan dengan cyber terhadap sistem komputer militer Amerika Serikat pada tahun 2008 yang dilakukan oleh badan spionase asing. Serangan itu dilakukan dengan menyambungkan flashdisk yang memiliki virus dengan komputer milik militer AS yang berlokasi di markas Timur terorisme adalah aksi teror bersenjata yang dilakukan suatu jaringan internasional atau jaringan denhan sifst dan kemampian khusus yang bekerja sama nama dengan terorisme dalam negeri. Ancaman militer ini tentu dapat membahayakan keutuhan dan kedaulatan suatu adalah yang terjadi di Nanggroe Aceh Darussalam pada 4 desember 2011 silam. Kala itu terjadi kekerasan bersenjata yang dilakukan orang tak dikenal terhadap sejumlah pekerja perkebunan di Krueng Jawa pedalaman Kecamatan Geureudong Pase, Aceh Utara, yang sedang menonton TV itu dia beberapa contoh ancaman militer yang pernah terjadi di dunia ini. Semoga ancaman seperti ini tidak terulang lagi di negara kita, yah.BRP
UMUM Pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara merupakan usaha untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pada hakekatnya pertahanan negara Republik Indonesia adalah segala upaya
Ancaman menjadi salah satu permasalahan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, hingga bernegara. Masalah ini tidak hanya datang dari lingkungan terdekat saja, namun juga dari lingkungan yang lebih luas yang meresahkan masyarakat suatu negara. Menurut definisinya, ancaman artinya setiap kegiatan atau usaha yang dilakukan di dalam atau luar negeri yang bisa membahayakan keselamatan individu, kelompok, atau kedaulatan suatu negara. Lebih jauh, hal ini dinilai dapat mengganggu keutuhan wilayah suatu negara dan keselamatan warga negaranya. Bagaimana pengertian, jenis, contoh, dan cara mengatasi ancaman yang ada? Berikut adalah penjelasan selengkapnya yang bisa Sedulur simak dengan baik. BACA JUGA Perdagangan Internasional Pengertian, Tujuan & Hambatannya iStock Ancaman adalah setiap kegiatan dan usaha dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Dalam arti lain, ancaman merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu yang memiliki potensi untuk membahayakan keselamatan individu atau kelompok lain. Menurut Treats, ancaman juga bisa diartikan sebagai terjadinya situasi yang penting dalam sebuah perusahaan atau yang lainnya, dimana di dalamnya sedang tidak menguntungkan. Tujuan dari adanya hal ini adalah untuk mengubah tatanan suatu bangsa dan negara yang semula aman dan damai menjadi berantakan dan hancur. Oleh karena tujuan tersebut, sangat penting adanya persatuan dan kesatuan dari seluruh elemen untuk menyelesaikan berbagai ancaman yang akan terjadi. Jenis ancaman iStock Ancaman dibagi menjadi dua jenis, berikut adalah penjelasan selengkapnya. Ancaman militer Merupakan bentuk ancaman yang menggunakan kekuatan senjata dan dilakukan dengan sangat terorganisasi. Jenis ini dinilai memiliki kemampuan untuk membahayakan kedaulatan suatu negara, beserta keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa. Beberapa yang termasuk dalam jenis ini di antaranya, adalah Spionase Sabotase Gerakan makar Perang saudara Gerakan separatis Aksi teror bersenjata Pemberontakan bersenjata Agresi militer oleh negara lain Pelanggaran wilayah oleh negara lain Ancaman non-militer Merupakan jenis yang tidak memiliki sifat fisik dan bentuk atau tidak terlihat secara kasat mata. Ancaman jenis ini sama bahayanya dengan jenis yang sebelumnya. Beberapa yang termasuk dalam jenis ini di antaranya, adalah Politik Ideologi Ekonomi Teknologi Informasi Sosial budaya Keselamatan umum BACA JUGA SOP adalah Pengertian, Tujuan, Manfaat dan Cara Membuatnya Sasaran ancaman iStock Ada beberapa hal yang dapat menjadi sasaran dari setiap ancaman yang ada selama ini. Setidaknya, ada 6 hal yang dapat dijadikan sasaran, yaitu Negara Bangsa Pemerintah Masyarakat Individu Wilayah Lebih jelasnya, tujuan dari beberapa sasaran ini adalah Negara, berupa kedaulatan dan kemerdekaan negara serta keutuhan wilayah. Bangsa, berupa persatuan bangsa dan nilai-nilai luhur bangsa. Pemerintah, berupa kebijaksanaan dan tindakan pemerintah serta legitimasi pemerintah Individu, berupa keamanan jiwa diri dan keluarga serta harta kekayaan. Contoh ancaman Setidaknya ada 3 hal yang dapat dijadikan contoh, yaitu 1. Ada di lingkungan masyarakat iStock Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia yang memiliki potensi untuk menumbuhkan atau meningkatkan kriminalitas di daera-daerah tertentu. Ketidakmerataan pembangunan infrastruktur dan ekonomi di daerah-daerah tertentu yang bisa menyebabkan ketimpangan sosial di masyarakat. Masyarakat dengan keadaan ekonomi menengah ke bawah yang memiliki gaya hidup konsumtif semakin tinggi dan membuat kesejahteraan hidupnya makin menurun. Rendahnya kualitas tingkat pendidikan pada kalangan ekonomi kurang mampu yang bisa menjadikan rendahnya kualitas sumber daya manusia SDM yang dihasilkan. Masih banyak masyarakat yang gagap teknologi dan akhirnya tidak bisa mengikuti perkembangan zaman hingga mudah termakan hoaks. 2. Sudah pernah terjadi iStock Adanya kasus pembuatan e-KTP yang membuat kasus korupsi terkuak di banyak tempat. Terjadi penangkapan dua kapal ikan dari Vietnam di wilayah Lautan Natuna pada bulan Oktober tahun 2018 atas pelanggaran illegal fishing. Adanya 22 kasus deportasi terhadap warga Negara Filipina dengan jumlah 32 orang yang berada di Bandara Soekarno Hatta dan berasal dari pelabuhan Belitung. Adanya kejadian pemberontakan angkatan perang Ratu Adil yang terjadi di Kota Bandung pada Januari 1950. Adanya pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh Malaysia terhadap Indonesia, yakni di Ambalat pada 24 dan 25 Februari 2007 dan di Pulau Batik pada saat adanya kasus antara Indonesia dan Timor Leste. Peristiwa serangan cyber kepada sistem komputer Amerika Serikat pada tahun 2008 yang dilakukan oleh badan spionase asing. Keberadaan kelompok terorisme berskala internasional yang memiliki jaringan antarnegara, seperti misalnya ISIS Islamic State Of Iraq and Syria. Keberadaan HTI Hizbut Tahrir Indonesia yang dipercaya oleh masyarakat dan pemerintah dapat mengancam keberadaan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. BACA JUGA Birokrasi adalah Pengertian, Jenis, Ciri-Ciri dan Contohnya 3. Seandainya ada di masa depan iStock Adanya serangan asimetri. Adanya serangan jaringan teroris internasional. Adanya serangan oleh negara kecil dan bukan negara. Adanya serangan terhadap sistem kehidupan masyarakat. Adanya serangan multi arah yang melewati batas negara. Adanya serangan simultan dari dalam dan atau didukung dari luar. Cara mengatasi ancaman iStock Berikut adalah beberapa cara yang bisa dilakukan dalam mengatasi dua jenis teknik ancaman yang bisa saja terjadi di masa depan. Cara mengatasi ancaman militer Meningkatkan kepemilikan alutsista. Memperketat dan memperkuat perbatasan dengan negara lain. Menanggulangi dan mengatasi adanya ancaman militer dari dalam negara. Memberikan himbauan kepada masyarakat untuk bisa berperan aktif dalam upaya menjaga dan merawat kedaulatan negara. Melatih sejumlah tentara dengan lebih disiplin untuk ditugaskan dalam menjaga daerah perbatasan. Cara mengatasi ancaman non-militer Meningkatkan pembangunan di seluruh wilayah. Menjunjung tinggi sikap saling menghargai dan toleransi. Meningkatkan mutu sumber daya manusia SDM dengan pendidikan yang layak. Demikian informasi mengenai pengertian, jenis, contoh, hingga cara mengatasi ancaman yang ada. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi Sedulur yang sedang belajar mengenai hal ini. Selamat belajar! Mau belanja bulanan nggak pakai ribet? Aplikasi Super solusinya! Mulai dari sembako hingga kebutuhan rumah tangga tersedia lengkap. Selain harganya murah, Sedulur juga bisa merasakan kemudahan belanja lewat handphone. Nggak perlu keluar rumah, belanjaan pun langsung diantar. Bagi Sedulur yang punya toko kelontong atau warung, bisa juga lho belanja grosir atau kulakan lewat Aplikasi Super. Harga dijamin lebih murah dan bikin untung makin melimpah.
Lapispertahanan militer dalam menghadapi ancaman politik yang membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah NKRI, mengembangkan strategi pertahanan militer dalam konteks memperkuat usaha-usaha diplomasi yang dilakukan unsur pertahanan nir-militer. Adapun, strategi untuk menghadapi ancaman di bidang ekonomi diantaranya adalah sebagai berikut
WKHalo Anonim, terima kasih sudah bertanya di Roboguru. Kakak bantu jawab ya. Jawaban atas pertanyaan tersebut adalah C. Pembinaan. Berikut ini penjelasannya. Berikut strategi menghadapi ancaman Militer 1. Strategi Penangkalan. Pembangunan kekuatan. Pengembangan kemampuan. Penggelaran kekuatan. 2. Strategi Penindakan. a. Menghancurkan musuh diwilayahnya. b. Menghancurkan musuh sbelum masuk ZEEI. c. Menghancurkan musuh saat masuk ZEEI. d. Menghancurkan musuh di wil NKRI. e. Perang berlarut. 3. Strategi Pemulihan. a. Pembinaan. b. Rekonstruksi. c. Rehabilitasi. Strategi menghadapi ancaman Nonmiliter 1. Strategi Penangkalan. a. Pembangunan kekuatan. b. Pengembangan kemampuan. c. penggelaran kekuatan. 2. Strategi Penindakan. a. Operasi Intelijen. b. Operasi Tempur. c. Operasi Teritorial. 3. Strategi Pemulihan. a. Pembinaan. b. Rekonstruksi. c. Rehabilitasi. Dengan demikian, jawaban yang tepat seperti paparan diatas. Semoga akses pembahasan gratismu habisDapatkan akses pembahasan sepuasnya tanpa batas dan bebas iklan!
Pengertianketahanan nasional adalah kondisi dinamika, yaitu suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan ketahanan, Kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, hambatan dan ancaman baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Juga secara langsung ataupun tidak langsung yang dapat
Daftar Isi Bentuk dan Contoh Ancaman Militer Dalam Negeri 1. Pemberontakan Bersenjata 2. Gerakan Separatis 3. Sabotase 4. Spionase 5. Teror Bersenjata 6. Gangguan Keamanan 7. Konflik Komunal 8. Ancaman Nirmiliter Bagaimana Cara Mengatasi Ancaman Militer dari Dalam Negeri - Tentara Nasional Indonesia TNI memiliki fungsi pertahanan untuk menegakkan kedaulatan negara. Dalam UU no 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, TNI bertugas mempertahankan keutuhan wilayah, melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan tidak hanya menjaga pertahanan negara dari ancaman yang berasal dari luar negeri. Namun jika terjadi ancaman dari dalam negeri yang berpotensi mengganggu kedaulatan negara, maka TNI akan turun detikers tahu ancaman apa yang berasal dari dalam negeri? Simak di sini ya. Kita akan bahas apa saja bentuk-bentuk ancaman dari dalam negeri beserta cara penanganannya. Foto ANTARA FOTO/Nyoman Hendra WibowoDilansir dari Buku Putih Pertahanan Indonesia yang diterbitkan Departemen Pertahanan tahun 2008, berikut ini beberapa ancaman dari dalam Pemberontakan BersenjataPenanganan pemberontakan bersenjata dilakukan berdasarkan putusan politik pemerintah dan dilindungi oleh undang-undang. Kekuatan TNI digunakan melalui operasi militer selain perang OMSP dengan mengembangkan strategi yang dalam penanganan Gerakan Aceh Merdeka GAM yang merupakan gerakan separatis bersenjata Aceh, TNI turut serta menangani. Perdamaian terwujud melalui pendekatan dialogis sehingga GAM dan warga Aceh lainnya bisa berbaur Gerakan SeparatisTermasuk GAM yang disebut di atas adalah gerakan separatis yang merongrong kewibawaan negara. Dalam sejarah, ada banyak gerakan separatis yang pernah ditumpas oleh TNI, antara lain DI/TII, PRRI, Permesta, Kahar Muzakar, dan G30S/ SabotaseTNI juga menangani ancaman berupa sabotase yang berkaitan dengan pengamanan VVIP dan objek nasional strategis, instalasi pemerintah, atau instalasi militer. Penanganan ancaman sabotase ini juga dilaksanakan dengan strategi dan pola yang dikerahkan dalam operasi ini disesuaikan dengan tingkat risiko serta misi yang dijalankan. Unsur nirmiliter diminta melaporkan secara dini kepada pihak berwenang jika melihat indikasi yang mengarah kepada tindakan SpionaseDalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, spionase adalah penyelidikan secara rahasia atau kegiatan memata-matai data kemiliteran dan data ekonomi negara lain. Aksi spionase termasuk ancaman militer yang dapat ditangani menggunakan kekuatan dan kemampuan yang dipakai adalah pola operasi khusus untuk membongkar, melumpuhkan dan membersihkan jaringan spionase. Unsur pertahanan nirmiliter juga berperan dalam mengawasi kegiatan mencurigakan di lingkungannya dan melaporkannya kepada pihak Teror BersenjataPenanganan terhadap ancaman terorisme juga bagian dari tugas TNI, baik itu terorisme internasional maupun dalam negeri. Hal ini telah diamanatkan oleh UU No 34 tahun 2004 tentang TNI. Tugas tersebut diutamakan dengan pendekatan preventif dan bisa dilakukan secara represif/ intelijen dalam mengumpulkan informasi terkait terorisme ini harus berjalan baik sehingga aksi terorisme bisa dicegah. Dalam melaksanakan fungsi intelijen, TNI bisa saling bertukar informasi dengan negara lain karena jaringan terorisme biasanya merupakan jaringan Gangguan KeamananGangguan keamanan ini bisa juga bisa terjadi di laut dan udara. Pada pelaksanaannya, TNI dapat menangani dengan kekuatan trimatra, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Jika memerlukan penanganan kerja sama bersama negara lain, upaya ini ditempuh berdasarkan putusan politik hal ini, perlu dilakukan juga penataan sistem. Penataan sistem ini meliputi rambu-rambu di alur pelayaran untuk kepentingan navigasi, hingga penertiban alur pelayaran laut. Kemudian juga dilakukan penataan sistem koridor udara untuk kepentingan keamanan Konflik KomunalUntuk menangani konflik komunal, kekuatan militer didasari tiga hal. Pertama, penggunaan kekuatan militer ini didasari putusan politik. Kedua, dilaksanakan melalui OMSP. Ketiga, penggunaan kekuatan dan strategi dilakukan dengan OMSP serta kondisi konflik komunal yang Ancaman NirmiliterDilansir dari artikel Strategi Indonesia dalam Menyelesaikan Ancaman Terhadap Negara di ancaman dalam negeri bisa berupa nirmiliter, yaitu berupa kemiskinan, masalah sosial budaya, korupsi, narkoba dan penyebaran berita hoax. Antara lain TNI memiliki program TNI Manunggal Masuk Desa TMMD yang sering kali memperbaiki rumah tidak layak huni atau membangun fasilitas umum, serta melakukan sosialisasi ke kampung atau Cara Mengatasi Ancaman Militer dari Dalam NegeriIndonesia adalah negara yang mengedepankan diplomasi dalam menangani masalah. Meski demikian, Indonesia juga memiliki kekuatan jika diplomasi gagal. Dalam penanganannya, negara memiliki strategi operasi militer perang OMP dan operasi militer selain perang OMSP.Selain pasukan TNI sebagai pasukan utama, negara juga memiliki sistem pertahanan dan keamanan semesta yang melibatkan seluruh komponen rakyat. Namun demikian, tindakan preventif menjadi yang utama dilakukan oleh TNI dan aparat keamanan lainnya. Berikut beberapa cara mengatasi ancaman militer dan nirmiliter dari dalam ancaman gerakan separatisme dengan dialog dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan para pelaku gerakan perang antar suku dengan cara memediasi, mempertemukan tokoh adat, hingga pemerataan masyarakat melakukan korupsi dengan menciptakan pemerintahan yang bersih dan mengawasi kegiatan menangani ancaman terorisme, pemerintah harus mengawasi bahan-bahan berbahaya seperti bahan baku kerja intelijen dan bekerja sama dengan pihak lain untuk mencegah ancaman benar-benar pembangunan ke seluruh negeri untuk mencegah kemunculan ideologi ekstrem kanan dan kiri dengan meningkatkan pengamalan nilai Pancasila di kalangan masyarakat dan berkoordinasi dengan tokoh-tokoh agama dan tokoh mencegah peredaran narkoba dengan melakukan tes urine secara rutin dan mensosialisasikan bahaya narkoba hingga HIV kepada tadi penjelasan tentang bentuk dan contoh ancaman militer dari dalam negeri. Kita sebagai rakyat Indonesia juga berhak dan wajib untuk menjaga kedaulatan, persatuan dan kesatuan Indonesia. Simak Video "Pesona Wisata Sumenep Pantai, Sejarah, dan Tradisi" [GambasVideo 20detik] bai/fds
daridalam negeri. Ancaman nirmiliter digolongkan ke dalam ancaman yang berdimensi ideology, politik, ekonomi, sosial, informasi, teknologi dan keselamatan umum (Peraturan Menhan RI No. 25 Tahun 2014) Metode Penelitian Proses penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian evaluasi yakni suatu proses untuk mengetahui
WKHalo Anonim, terima kasih sudah bertanya di Roboguru. Kakak bantu jawab ya. Jawaban atas pertanyaan tersebut adalah C. Menghancurkan musuh di NKRI. Berikut ini penjelasannya. Berikut strategi menghadapi ancaman Militer 1. Strategi Penangkalan. Pembangunan kekuatan. Pengembangan kemampuan. Penggelaran kekuatan. 2. Strategi Penindakan. a. Menghancurkan musuh diwilayahnya. b. Menghancurkan musuh sbelum masuk ZEEI. c. Menghancurkan musuh saat masuk ZEEI. d. Menghancurkan musuh di wil NKRI. e. Perang berlarut. 3. Strategi Pemulihan. a. Pembinaan. b. Rekonstruksi. c. Rehabilitasi. Strategi menghadapi ancaman Nonmiliter 1. Strategi Penangkalan. a. Pembangunan kekuatan. b. Pengembangan kemampuan. c. penggelaran kekuatan. 2. Strategi Penindakan. a. Operasi Intelijen. b. Operasi Tempur. c. Operasi Teritorial. 3. Strategi Pemulihan. a. Pembinaan. b. Rekonstruksi. c. Rehabilitasi. Dengan demikian, jawaban yang tepat seperti paparan diatas. Semoga akses pembahasan gratismu habisDapatkan akses pembahasan sepuasnya tanpa batas dan bebas iklan!
Indonesiamerupakan negara kepulauan yang terdiri lebih dari 17.000 pulau adalah negara kepulauan terbesar dengan wilayah yurisdiksi laut sangat luas serta penduduk yang sangat beragam. Ancaman yang dihadapi Indonesia dapat berupa ancaman militer maupun ancaman non militer, sehingga kekuatan pertahanan diperlukan untuk menghadapi kedua jenis
ATable of Contents Show Apa saja strategi yang dilakukan bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman militer?Bagaimana strategi penindakan yang dilakukan dalam menghadapi ancaman non militer?Siapa yang harus menghadapi ancaman militer maupun non militer?Untuk menghadapi ancaman militer kita menggunakan strategi Sishankamrata Apakah maksud strategi itu? UMUM Pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara merupakan usaha untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UUD 1945. Pada hakekatnya pertahanan negara Republik Indonesia adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Pertahanan Negara dikelola dalam satu sistem pertahanan negara yaitu pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumberdaya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Fakta geografis menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri lebih dari pulau adalah negara kepulauan terbesar dengan wilayah yurisdiksi laut sangat luas serta penduduk yang sangat beragam Ancaman yang dihadapi Indonesia dapat berupa ancaman militer maupun ancaman non militer, sehingga kekuatan pertahanan diperlukan untuk menghadapi kedua jenis ancaman tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Guna menghadapi ancaman yang mungkin timbul, sangat diperlukan penyelenggaraan pertahanan negara yang handal serta yang mempunyai daya tangkal yang tinggi. Oleh karenanya diperlukan pembangunan kekuatan dan kemampuan secara terus menerus dan berkesinambungan. Sementara itu, kemampuan dukungan anggaran masih sangat terbatas, sehingga perlu disusun berbagai kebijakan agar penyelenggaraan pertahanan negara dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dalam rangka menghadapi berbagai ancaman tersebut pada khususnya dan dalam rangka pengelolaan Sistem Pertahanan Negara pada umumnya, sesuai perintah Undang-Undang perlu menetapkan Kebijakan Umum Pertahanan Negara. B. LANDASAN KEBIJAKAN UMUM PERTAHANAN NEGARA. Kebijakan Umum Pertahanan Negara disusun dengan mempertimbangkan dan berlandaskan pada Tujuan Nasional, Kebijakan Terpadu, Doktrin dan Strategi, serta Konstelasi Geografis dan Demografis Indonesia. 1. Tujuan Nasional Indonesia. Bangsa Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat mempunyai cita-cita nasional dan Tujuan Nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Tujuan Nasional disebut sebagai kepentingan nasional yang abadi. Dalam perjalanan sejarahnya, dari waktu ke waktu ditengah-tengah perkembangan lingkungan strategik, baik pada lingkup nasional, regional, maupun global, Indonesia senantiasa memiliki kepentingan nasional yang bersifat dinamis mencakup keamanan nasional, ekonomi nasional dan kesejahteraan nasional. Kepentingan nasional tersebut dapat dipertahankan dan dipelihara apabila dapat diciptakan 3 tiga kondisi, yakni Indonesia yang Aman dan Damai; Indonesia yang Adil dan Demokratis; dan Indonesia yang Sejahtera. Ketiga kondisi tersebut dalam penanganannya ditempuh dengan pendekatan 3 tiga strata, yaitu bersifat mutlak, penting, dan pendukung. a. Strata Mutlak, dilakukan dalam menjaga kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia, berupa integritas teritorial, kedaulatan nasional, dan keselamatan bangsa Indonesia. b. Strata Penting, dilakukan dalam menjaga kehidupan demokrasi politik dan ekonomi, keserasian hubungan antar suku, agama, ras, dan golongan SARA, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, dan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Hidup. c. Strata Pendukung, dilakukan dalam upaya turut memelihara ketertiban dunia berupa keterlibatan Indonesia secara aktif dalam rangka menjaga perdamaian dunia. 2. Kebijakan Terpadu. Kepentingan nasional menuntut perlunya situasi keamanan nasional, Keamanan nasional Indonesia pada hakekatnya adalah suatu rasa aman dan damai dari bangsa Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mempertahankan keamanan nasional Indonesia merupakan kepentingan terhadap keberhasilan segala daya dan upaya untuk menjaga dan memelihara rasa aman dan damai bangsa Indonesia. Oleh karenanya, guna menjamin terwujudnya kepentingan nasional diperlukan kebijakan dan strategi nasional yang terpadu, antara kebijakan dan strategi keamanan nasional, kebijakan dan strategi ekonomi nasional, serta kebijakan dan strategi kesejahteraan nasional. Kebijakan dan strategi keamanan nasional itu sendiri merupakan kebulatan kebijakan dan strategi di bidang politik luar negeri, politik dalam negeri, pertahanan negara, dan keamanan negara. Oleh karenanya, implementasi kebijakan dan strategi pertahanan negara sebagai bagian integral dari kebijakan keamanan nasional memerlukan peran serta aktif departemen/instansi lain yang menangani ekonomi nasional dan kesejahteraan nasional, termasuk dukungan semua komponen masyarakat. 3. Doktrin dan Strategi Pertahanan. Dalam rangka menjaga, melindungi, dan memelihara keamanan nasional, Pasal 30 UUD 1945 mengamanatkan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta Sishankamrata dengan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Sishankamrata adalah doktrin dan sekaligus strategi pertahanan negara yang menggunakan segenap kekuatan dan kemampuan komponen militer dan non militer secara menyeluruh dan terpadu. Sishankamrata adalah juga strategi penangkalan yang bersifat kerakyatan, kewilayahan, dan kesemestaan. Dalam rangka menjamin kepentingan keamanan nasional, Sishankamrata melibatkan secara komprehensif segenap departemen dan lembaga pemerintah non departemen serta keikutsertaan yang sah semua elemen bangsa. Salah satu wujud Sishankamrata adalah bela negara yang diimplementasikan ke dalam semangat cinta tanah air, persatuan dan kesatuan dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Konstelasi Geografi dan Demografi. Konstelasi geografi dan demografi Indonesia yang berbentuk negara kepulauan beserta masyarakatnya yang sangat beragam; keberadaan Indonesia di posisi silang antara dua benua dan dua samudera; serta kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, merupakan faktor-faktor yang sangat mempengaruhi dinamika politik, ekonomi, dan keamanan nasional Indonesia. Bertitik tolak dari konstelasi geografis seperti itu, maka Indonesia menyusun dan mengembangkan pandangan geopolitik wawasan nusantara Archipelagic Outlook dan implementasinya berupa geostrategi ketahanan nasional National Resilience. Pandangan tersebut secara bertahap terus dikembangkan ke dalam konteks yang lebih luas berupa wawasan regional dan ketahanan regional. Karakteristik geografi dan demografi Indonesia mengisyaratkan bahwa Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional juga harus terus ditumbuhkembangkan kepada setiap Warga Negara Indonesia. Oleh karenanya terus diupayakan peningkatan pemahaman dan implementasi Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional di daerah, terutama di wilayah perbatasan dan wilayah terpencil termasuk pulau-pulau terluar. C. KEBIJAKAN UMUM PERTAHANAN NEGARA Kebijakan Umum Pertahanan Negara disusun sebagai satu kesatuan arah kebijakan tentang penyelenggaraan pertahanan negara, yang meliputi Kebijakan Pertahanan Integratif; Kebijakan Pembangunan Kekuatan Pertahanan; Kebijakan Pengerahan dan Penggunaan Kekuatan Pertahanan; Kebijakan Penganggaran; Kebijakan Kerjasama Pertahanan Internasional; Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Nasional; Kebijakan Pengembangan Postur Pertahanan; dan Kebijakan Pengawasan. 1. Kebijakan Pertahanan Integratif Doktrin Pertahanan dan Strategi Pertahanan dirancang untuk mampu mensinergikan kinerja komponen Militer dan Nir Militer dalam rangka menjaga, melindungi dan memelihara kepentingan nasional Indonesia. Doktrin pertahanan merupakan keterpaduan komponen militer dan Nir Militer. Doktrin Militer bersifat Trimatra Nusantara Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara sedangkan Doktrin Nir Militer bersifat Dwidarma Nusantara dari komponen cadangan dan komponen pendukung. Keterpaduan antar matra darat, laut, dan udara sebagai kekuatan Militer diintegrasikan dengan kekuatan Nir Militer sehingga menghasilkan kekuatan pertahanan negara yang kokoh, kuat, dan massif. Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi ditingkat global, regional, dan nasional disusun strategi pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia berupa strategi Penangkalan yaitu a. Pertahanan multilapis dengan pusat gravitasi dukungan rakyat atas peran Tentara Nasional Indonesia sebagai kekuatan utama yang menentukan di darat, di laut dan di udara. b. Merupakan pertahanan total secara terpadu antara komponen Militer dan Nir Militer untuk menghadapi setiap bentuk ancaman. c. Di tingkat nasional berupa jaringan terpadu antar daerah terutama di wilayah perbatasan dan daerah terpencil yang dilandasi kesadaran akan jati diri bangsa dan semangat bela negara. d. Di tingkat regional berupa jaringan kerjasama antara negara-negara Association of South East Asia Nations ASEAN dengan menggunakan komponen Militer dan Nir Militer ekonomi, budaya, identitas secara terpadu dalam rangka menjaga, melindungi dan memelihara kepentingan Nasional Indonesia. 2. Kebijakan Pembangunan Kekuatan Pertahanan Kebijakan Pembangunan Kekuatan Pertahanan pada hakikatnya adalah Peningkatan Kemampuan Pertahanan Negara. Kebijakan Peningkatan Kemampuan Pertahanan Negara disusun dengan bertitik-tolak pada permasalahan aktual yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pertahanan Negara. Permasalahan aktual dalam Penyelenggaraan Pertahanan Negara meliputi a. Kebijakan dan Strategi Pertahanan masih belum komprehensif, karena selama ini dilakukan masih bersifat parsial; b. Partisipasi masyarakat civil society dalam pembangunan pertahanan belum maksimal; c. Kurang memadainya sarana dan prasarana, rendahnya kesejahteraan anggota Tentara Nasional Indonesia TNI, dan kebutuhan akan peningkatan profesionalisme TNI; d. Rendahnya kondisi dan jumlah Alat Utama Sistem Persenjataan Alutsista, terkait dengan rendahnya pemanfaatan industri pertahanan nasional dan embargo senjata oleh negara-negara produsen utama; e. Belum tercukupinya anggaran pertahanan secara minimal; f. Belum optimalnya pendayagunaan potensi masyarakat dalam bela negara. Permasalahan tersebut akan ditanggulangi dengan menetapkan sasaran, arah kebijakan, dan program-program pembangunan kekuatan pertahanan negara yang berkesinambungan, yang secara periodik dalam kurun waktu 5 lima tahun dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN. Pembangunan kekuatan Pertahanan mencakup pembangunan kemampuan nasional di bidang pertahanan pada tingkat kebijakan maupun tingkat operasional. Pada tingkat kebijakan berupa peningkatan kemampuan birokrasi pemerintah Departemen Pertahanan dan Departemen/Instansi lain yang terkait dalam merumuskan keputusan politik yang terkait dengan pengelolaan Pertahanan Negara, Sedangkan pada tingkat operasional berupa pembangunan kekuatan Komponen Pertahanan, yang terdiri dari Komponen Utama/Tentara Nasional Indonesia TNI, Komponen Cadangan, dan Komponen Pendukung. Pembangunan Komponen Pertahanan diprioritaskan pada pembangunan Komponen Utama, sedangkan penyiapan Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan sumber daya yang tersedia. Pelaksanaannya memanfaatkan sebesar-besarnya kemampuan sumber daya nasional secara terpadu sebagai salah satu wujud Sishankamrata. Untuk itu perlu segera dilakukan langkah-langkah untuk mempercepat terwujudnya kemandirian Industri Pertahanan. Pembangunan Komponen Utama didasarkan pada konsep Pertahanan Berbasis Kemampuan Capability-based defence tanpa mengesampingkan kemungkinan ancaman yang dihadapi serta tahap mempertimbangkan kecenderungan perkembangan lingkungan strategik. Pelaksanaannya diarahkan kepada tercapainya kekuatan pokok minimum Minimum Essential Force, yakni tingkat kekuatan yang mampu menjamin kepentingan strategis pertahanan yang mendesak, pengadaan Alutsista dan peralatan lain diprioritaskan untuk menambah kekuatan pokok minimal dan/atau mengganti Alutsista/alat peralatan yang sudah tidak layak pakai. Penambahan kekuatan dilaksanakan hanya atas kebutuhan yang mendesak dan benar-benar diperlukan. Mengingat keterbatasan kemampuan anggaran pemerintah serta tantangan yang dihadapi, maka secara Trimatra terpadu pembangunan TNI Angkatan Darat diarahkan pada tercapainya pemantapan kekuatan berupa kesesuaian dan pemenuhan personil dan Alutsista sesuai standar. Sedangkan TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara diarahkan pada modernisasi dan pengembangan berupa keseimbangan dan kesetaraan strategis dengan negara-negara sekitar Indonesia serta mengikuti perkembangan teknologi Alutsista. Pembangunan komponen cadangan memerlukan dukungan dana yang besar serta infrastruktur yang memadai. Disamping itu juga diperlukan landasan hukum yang jelas, karena menyangkut hak dan kewajiban seluruh warganegara dalam upaya pertahanan. Oleh karenanya pembangunan komponen cadangan dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan sumber daya yang tersedia, dengan terlebih dahulu menyusun Undang-Undang Komponen Cadangan sebagai landasan hukum pembentukan dan penggunaannya. Sedangkan pembangunan Komponen Pendukung adalah pembangunan setiap aspek kehidupan nasional yang dilaksanakan oleh departemen/instansi masing-masing yang hasilnya diarahkan untuk kepentingan pertahanan. 3. Kebijakan Pengerahan dan Penggunaan Kekuatan Pertahanan. Pengerahan dan penggunaan kekuatan pertahanan didasarkan pada doktrin dan strategi Sishankamrata yang dilaksanakan berdasarkan pertimbangan ancaman yang dihadapi Indonesia. Agar pengerahan dan penggunaan kekuatan pertahanan dapat terlaksana secara efektif dan efisien, diupayakan keterpaduan yang sinergis antara unsur militer dengan unsur militer lainnya, maupun antara kekuatan militer dengan kekuatan nir militer. Keterpaduan antara unsur militer diwujudkan dalam keterpaduan Trimatra, yakni keterpaduan antar kekuatan darat, kekuatan laut, dan kekuatan udara. Sedangkan keterpaduan antara kekuatan militer dan kekuatan nir militer diwujudkan dalam keterpaduan antar komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Keterpaduan tersebut diperlukan dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan pertahanan, baik dalam rangka menghadapi ancaman tradisional maupun ancaman non-tradisional. Berdasarkan analisa lingkungan strategik, maka ancaman militer dari negara lain ancaman tradisional yang berupa invasi, adalah kecil kemungkinannya. Namun demikian, kemungkinan ancaman tersebut tidak dapat diabaikan dan harus tetap dipertimbangkan. Ancaman tradisional yang lebih mungkin adalah konflik terbatas yang berkaitan dengan pelanggaran wilayah dan atau menyangkut masalah perbatasan. Komponen utama disiapkan untuk melaksanakan Operasi Militer untuk Perang OMP. Penggunaan komponen cadangan dilaksanakan sebagai pengganda kekuatan komponen utama bila diperlukan, melalui proses mobilisasi/demobilisasi. Kendatipun kekuatan pertahanan siap dikerahkan untuk melaksanakan OMP, namun setiap bentuk perselisihan dengan negara lain selalu diupayakan penyelesaiannya melalui jalan damai. Penggunaan kekuatan pertahanan untuk tujuan perang hanya dilaksanakan sebagai jalan terakhir apabila cara-cara damai tidak berhasil. Ancaman non-tradisional adalah ancaman yang dilakukan oleh aktor non negara terhadap keutuhan wilayah, kedaulatan negara, dan keselamatan bangsa Indonesia. Ancaman non-tradisional merupakan ancaman faktual yang saat ini dihadapi oleh Indonesia. Termasuk didalam ancaman ini adalah gerakan separatis bersenjata, terorisme internasional maupun domestik, aksi radikal, pencurian sumber daya alam, penyelundupan, kejahatan lintas negara, dan berbagai bentuk aksi ilegal lain yang berskala besar. Oleh karenanya kekuatan pertahanan, terutama TNI, juga disiapkan untuk melaksanakan Operasi Militer Selain Perang OMSP guna menghadapi ancaman non-tradisional. Pengerahan kekuatan TNI untuk OMSP dilaksanakan berdasarkan keputusan politik pemerintah. Struktur organisasi TNI dirancang sebagai organisasi yang kokoh, memiliki mobilitas tinggi, serta memiliki kemampuan personil dan peralatan lengkap untuk mengatasi kondisi darurat. Dengan karakteristik seperti itu, maka TNI disiapkan untuk mampu membantu tugas-tugas negara untuk melaksanakan tindakan tanggap darurat dalam menghadapi akibat bencana alam. Disamping itu, TNI juga dapat dikerahkan untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas negara lainnya, seperti mengatasi wabah penyakit, mengatasi huru-hara, menjaga ketertiban masyarakat, dan sebagainya. Tugas-tugas tersebut adalah bagian dari OMSP. 4. Kebijakan Penganggaran. Keterbatasan kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran pertahanan merupakan hambatan yang sangat signifikan bagi upaya pembangunan kekuatan maupun pengerahan dan penggunaan kekuatan pertahanan. Padahal, penentuan alokasi anggaran tidak cukup hanya berdasarkan kondisi ekonomi nasional, tetapi juga harus didasarkan pada rasio kebutuhan pertahanan yang mampu menjamin stabilitas keamanan. Oleh karenanya pengalokasian anggaran dilaksanakan berdasarkan skala prioritas secara ketat. Dimasa mendatang, diharapkan alokasi anggaran pertahanan dapat ditingkatkan secara bertahap, sekurang-kurangnya sampai dapat tercapai kekuatan pertahanan pada tingkat kekuatan pokok minimum. 5. Kebijakan Kerjasama Pertahanan Internasional. Kerjasama internasional dibidang pertahanan merupakan bagian dari kebijakan politik luar negeri, sehingga tidak mengarah pada suatu Pakta Pertahanan. Kerjasama internasional dibidang pertahanan dilaksanakan baik dalam rangka pembangunan kekuatan maupun pengerahan dan penggunaan kekuatan. Kendatipun demikian untuk memenuhi kebutuhan pembangunan kekuatan, penggunaan produk dalam negeri merupakan prioritas. Sedangkan pengerahan dan penggunaan kekuatan dalam kerjasama pertahanan internasional dilaksanakan sebagai bagian dari upaya membangun kepercayaan serta diplomasi, dan untuk memecahkan masalah keamanan yang perlu untuk ditangani secara bersama. Dalam rangka ikut serta secara aktif mewujudkan perdamaian dunia, pengiriman pasukan perdamaian dilaksanakan hanya atas permintaan dan mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. 6. Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Nasional. Dalam rangka pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan negara, Departemen Pertahanan berperan sebagai penjuru melibatkan departemen/instansi lain terkait sesuai bidang tugas masing-masing. Dalam kaitan itu setiap departemen/instansi wajib mempunyai program untuk menjaga dan menciptakan kondisi ketahanan nasional dalam rangka pertahanan negara. Kerjasama ilmu pengetahuan dan teknologi antara Departemen Pertahanan dengan lembaga-lembaga lain dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dibidang pertahanan, mendorong terwujudnya kemandirian industri pertahanan, serta memberi ruang bagi sektor lain untuk berperanserta dalam pengelolaan pertahanan negara. 7. Kebijakan Pengembangan Postur Pertahanan Pengembangan postur pertahanan dilatarbelakangi kondisi lingkungan strategis dan kemampuan dukungan anggaran pertahanan, serta kebutuhan mendesak untuk menghadapi ancaman keamanan nasional. Untuk mewujudkan postur pertahanan yang memiliki kapabilitas memadai, diperlukan adanya skala prioritas pada rencana pengembangan yang mencakup Pengembangan Alutsista, Penataan Ruang Kawasan Pertahanan, Pembangunan Pertahanan Sipil, dan Penataan Struktur Organisasi. Postur Pertahanan Indonesia dirancang berdasarkan Strategic Defense Review SDR dan Strategi Raya Pertahanan yang disusun sebagai hasil kerjasama Civil Society dengan Militer. 8. Kebijakan Pengawasan. Guna menjamin akuntabilitas pelaksanaan fungsi pertahanan, diperlukan pengawasan eksekutif maupun legislatif terhadap penyelenggaraan pertahanan negara. Kualitas pengawasan institusional ditingkatkan secara terus menerus dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai terciptanya kondisi bersih dan akuntabel dalam penyelenggaraan pertahanan negara. D. PENUTUP Kebijakan Umum Pertahanan Negara Presiden Republik Indonesia ini ditetapkan sebagai dasar bagi Menteri Pertahanan dalam menetapkan kebijakan tentang penyelenggaraan pertahanan negara, dan bagi pimpinan departemen/instansi lain yang terkait sesuai wewenang dan tanggungjawab masing-masing dibidang pertahanan. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Apa saja strategi yang dilakukan bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman militer? Cara Mengatasi Ancaman. Memperketat pembatasan dengan negara lain.. Menanggulangi dan mengatasi ancaman militer dalam negara.. Melatih tentara lebih disiplin lagi dalam menjaga daerah perbatasan.. Meningkatkan alutista.. Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam upaya menjaga dan merawat kedaulatan.. Bagaimana strategi penindakan yang dilakukan dalam menghadapi ancaman non militer? Apa saja strategi penindakan dalam menghadapi ancaman nonmiliter. harus mencitai produk indonesia.. harus mencitai kebudayaan indonesia.. harus menjaga pergaulan yg ke barat-baratan.. Siapa yang harus menghadapi ancaman militer maupun non militer? Jawaban yang harus menghadapi ancaman baik militer maupun nonmiliter adalah seluruh warga negara. Untuk menghadapi ancaman militer kita menggunakan strategi Sishankamrata Apakah maksud strategi itu? Sishankamrata adalah doktrin dan sekaligus strategi pertahanan negara yang menggunakan segenap kekuatan dan kemampuan komponen militer dan non militer secara menyeluruh dan terpadu. Sishankamrata adalah juga strategi penangkalan yang bersifat kerakyatan, kewilayahan, dan kesemestaan.
cYtc. 28zvpwtumy.pages.dev/40128zvpwtumy.pages.dev/46028zvpwtumy.pages.dev/27528zvpwtumy.pages.dev/34028zvpwtumy.pages.dev/20828zvpwtumy.pages.dev/48228zvpwtumy.pages.dev/51528zvpwtumy.pages.dev/82
berikut yang termasuk dalam strategi penangkalan ancaman militer adalah
